Ads Top

Sosiolog UI : Pembangunan yang Dilakukan Jokowi Buka Untuk Rakyat, Melainkan untuk Pengusaha



Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengoreksi kebijakannya terutama dalam pembangunan infrastruktur. Seharusnya, kebijakan pemerintah membangun infrastruktur disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki negara.

Hal itu disampaikan sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tamagola dalam diskusi bertajuk 'Mengurai Hambatan Lahan dalam Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Nasional Sebagai Komitmen Nawacita' yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Jakarta, Rabu (21/12).

Menurutnya, saat ini pemerintah tidak punya cukup uang untuk membangun infrastruktur sesuai target yang sudah ditetapkan. Akibatnya, pemerintah terpaksa melibatkan pihak swasta.

"Kementerian PU hanya punya 25 persen biaya yang disediakan APBN. Lalu 75 persen lagi dari mana," kata Thamrin seraya mengingatkan jika harus meminjam dari luar negeri pemerintah harus memikirkan bunga yang sangat besar.

Dia melihat, pembangunan infrastruktur besar-besaran di era pemerintahan Jokowi saat ini, cenderung menguntungkan pihak swasta atau pengusaha, dan merugikan masyarakat kecil.

"Saya khawatir pelibatan swasta justru akan merugikan masyarakat. Sebab, nantinya infrastruktur yang dibangun tersebut akan dikelola swasta yang diyakini akan lebih mementingkan keuntungan daripada pelayanan kepada publik," ujarnya.

Thamrin menambahkan, fakta yang didapat sudah jelas yakni pembangunan infrastruktur bandara di Medan. Bandara itu akan dikelola swasta sehingga otomatis harga barang-barang yang dijual di bandara naik.

"Begitu pula harga tiket juga disesuaikan, kan yang kena masyarakat. Kalau seperti ini, artinya pembangunan infrastruktur bukan untuk rakyat, melainkan untuk pengusaha," imbuhnya.

Di kesempatan sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang giat membangun. Salah satunya difokuskan pada bidang infrastruktur yang dianggarkan senilai Rp 5.452 triliun selama lima tahun.

"Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 931 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung di 35 wilayah pengembangan strategis. Dengan pertumbuhan didalamnya terdapat 10 kawasan strategis pariwisata," ujar Herry. [rmol]

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.